Menko Perekonomian Sebut Kajian New Normal Rampung Dua Pekan

  Selasa, 19 Mei 2020   Adi Ginanjar Maulana
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

JAKARTA, AYOBANTEN.COM--Pemerintah pusat akan melakukan kajian new normal hingga dua pekan ke depan, sehingga dalam waktu dekat diharapkan mampu direalisasikan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan kajian new normal dengan protokol kesehatan masih dilengkapi. Pihaknya masih melihat sektor maupun daerah, sehingga tentu belum ada jadwal yang ditetapkan.

“Dalam dua minggu ini tidak ada pelonggaran, sehingga seluruhnya itu nanti akan menunggu kajian yang akan dilakukan di dalam dua minggu ini,” ujarnya, Senin (18/5/2020).

Terkait dengan pertumbuhan, kata dia, sesuai dengan APBN skenarionya mencapai 2,3%. “Nah, tentu angka 0,5% itu yang keluar dari prediksi IMF untuk di tahun 2020. Tentu kita berharap bahwa skenario ini kita bisa mencapai yang 2,3%,” jelasnya.

Soal pekerja, lanjut dia, itu juga belum ada regulasi ataupun belum ada usulan yang terkait dengan kriteria umur, jadi itu bukan merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Mengenai fraud (di BPJS Kesehatan), dia menjelaskan, revisi terkait dengan pergantian akibat dari putusan MA dan dalam pergantian tersebut sesuai dengan keputusan MA yang khusus untuk kelas 3 tidak ada kenaikan tarif.

“Kemudian tentunya terkait fraud nanti ditindaklanjuti di BPJS kesehatan itu sendiri,” ujarnya.

Masyarakat Harus Siap

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya bersiap siaga untuk menghadapi era normal baru.

Dia mengatakan hal itu untuk mengurangi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka untuk meningkatkan atau memulihkan produktivitas di satu sisi.

“Di satu sisi juga wabah Covid-19 tetap bisa dikendalikan, tetap ditekan hingga nanti sampai pada antiklimaksnya akan selesai terutama telah diketemukannya vaksin,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kehidupan normal baru yang dimaksud adalah semua akan berada di dalam situasi yang beda dengan normal sebelumnya.

“Yaitu menghadapi suasana di mana lingkungan kita harus sudah bersama-sama dengan Covid-19 ini,” katanya. 

Untuk itu, kata dia, presiden telah menetapkan perlunya ada kajian yang cermat dan terukur dan melibatkan banyak pihak untuk mempersiapkan tahap-tahap pengurangan pembatasan sosial atau tahap PSBB.

Presiden juga, lanjut dia, menekankan pentingnya mengefektifkan unit terbawah dari lembaga kemasyarakatan/lembaga masyarakat, misalnya RT, RW, dan desa adat.

“Karena berdasarkan laporan dari masing-masing provinsi dan kabupaten/kota, disimpulkan bahwa kekuatan utama untuk menghadang dan menanggulangi Covid-19 ini adalah pada lapisan yang paling bawah, yaitu RT dan RW,” ujarnya.

Strategi Penyiapan Arus Balik

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengatakan terkait arus balik, akan dibicarakan dengan gugus tugas di tingkat provinsi, agar daerah-daerah yang telah steril atau berkurang tingkat keterpaparannya bisa tetap dijaga dan dilindungi.

“Kita tidak ingin setelah Lebaran perpindahan masyarakat dari satu daerah ke daerah lain justru menimbulkan masalah baru bagi daerah-daerah yang telah berkurang kasusnya,” ujarnya.

Dia menegaskan belum ada pengurangan terhadap pelonggaran, tetapi masyarakat sudah banyak yang beraktivitas di luar rumah.

“Jadi sekali lagi marilah kita sama-sama meningkatkan kesadaran bahwa aktivitas kita menimbulkan kerumunan itu akan membahayakan, baik membahayakan diri kita maupun membayarkan orang-orang di sekitar kita,” ujar Doni.

Kalau negatif, lanjut Doni, mungkin malah yang akan tertular, tetapi kalau positif tanpa gejala bisa jadi yang akan menulari. 

Dia menambahkan sangat dikhawatirkan apabila yang tertular itu adalah kelompok yang memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta).

“Yang selalu kami sampaikan bahwa mereka yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, diabet, jantung, kemudian PPOK/penyakit paru, asma, dan juga ginjal serta beberapa penyakit lainnya adalah kelompok yang paling berisiko,” jelas Doni.

Dari data yang telah berhasil dikumpulkan oleh Gugus Tugas, lanjut Doni, 68% mereka yang akhirnya wafat adalah penderita ginjal, sedangkan penderita jantung adalah 51%, dan penderita kanker adalah 50%.

“Jadi 3 kategori penyakit tersebut adalah kelompok orang yang paling berisiko. Sehingga dengan demikian, sekali lagi kami dari gugus tugas mengajak masyarakat agar hentikan kegiatan yang dapat menimbulkan pertemuan satu orang dengan orang lainnya,” terang Ketua Gugus Tugas.

Masalah salat Id, dia mengakui mendapatkan laporan dari beberapa daerah masih adanya masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan ibadah.

“Mohon ini juga dimaklumi sebagai suatu hal yang bisa menimbulkan risiko. Kemarin juga kami telah menjelaskan kepada Majelis Ulama Indonesia tentang risiko-risiko yang bisa dihadapi oleh masyarakat yang melakukan pertemuan, baik di tempat ibadah maupun di tempat-tempat publik lainnya,” katanya.

Sekali lagi, lanjut Doni, kekhawatirannya adalah ketika orang atau kelompok masyarakat yang telah terpapar positif  Covid-19, namun tidak diketahui gejalanya, itu yang dapat menimbulkan penularan kepada pihak lain.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar